Denpasar,radarbalinews.com— Ketua Pena Nusantara Bersatu (PNB) Pengawas Aparatur Negara DPD Kota Denpasar, Septa Prihandono, C.EJ. atau yang lebih dikenal dengan nama Sapta Patriot, meminta Majelis Hakim (MH) dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap objektif, independen, dan profesional dalam menangani perkara I Nyoman Nirka alias (Nyoman Tompel), terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.
“Kami berharap proses persidangan perkara Nyoman Tompel berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, transparan, serta bebas dari tekanan maupun intervensi pihak mana pun,” tegas Sapta Patriot di Denpasar.
Ditemui awak media, Sapta Patriot, C.EJ. selaku Ketua PNB DPD Kota Denpasar didampingi Penasehat PNB DPD Kota Denpasar H. Lody A. Djamal, S.E., Sekretaris PNB DPD Kota Denpasar Adv. Henry Siallagan, S.H., serta Kabid Humas PNB DPD Kota Denpasar Adv. Derry Maulana, S.H., menyampaikan bahwa perkara yang telah menjadi perhatian publik di Bali tersebut harus tetap ditempatkan dalam koridor negara hukum dan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).
Menurutnya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan opini publik maupun pemberitaan yang berkembang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sapta Patriot mengatakan bahwa persidangan merupakan ruang utama untuk menguji fakta-fakta hukum, alat bukti, unsur pidana, serta tingkat keterlibatan masing-masing pihak secara objektif dan proporsional.
“Majelis Hakim harus diberikan ruang untuk bekerja secara independen berdasarkan fakta persidangan. Semua unsur pidana wajib dibuktikan secara sah di muka persidangan, bukan hanya berdasarkan asumsi ataupun opini yang berkembang di ruang publik,” ujarnya.
Dalam kapasitasnya sebagai organisasi yang bergerak dalam fungsi kontrol sosial masyarakat dan pengawasan aparatur negara, PNB DPD Kota Denpasar mengaku berkepentingan untuk mengawal agar proses penegakan hukum berjalan adil, profesional, dan transparan.
Sapta Patriot juga mengingatkan agar pemberitaan maupun opini publik terhadap perkara tersebut tetap berimbang dan tidak mengarah pada penghakiman sepihak yang dapat memengaruhi independensi proses hukum.
“Kami mendukung penuh penegakan hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran hukum. Namun proses hukum juga harus menjunjung tinggi hak-hak hukum terdakwa sebagai warga negara. Prinsip keadilan harus ditempatkan di atas segalanya,” katanya.
Selain itu, Sapta Patriot turut menyoroti sisi kehidupan sosial Nyoman Tompel di tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini Nyoman Tompel dikenal aktif membantu warga yang membutuhkan, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan masyarakat sekitar.
“Kami melihat sosok Nyoman Tompel tidak hanya dari perkara hukum yang sedang berjalan, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan kehidupan sosialnya di masyarakat. Beliau dikenal sering membantu masyarakat, terlibat dalam kegiatan bakti sosial, dan memiliki hubungan sosial yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Hal-hal seperti ini tentu patut menjadi pertimbangan yang bijaksana dan humanis dalam melihat seseorang secara utuh,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kontrol sosial masyarakat penting dilakukan guna memastikan proses hukum berjalan transparan. Namun demikian, kontrol sosial tetap harus mengedepankan etika, objektivitas, serta penghormatan terhadap mekanisme peradilan.
PNB DPD Kota Denpasar berharap Majelis Hakim PN Denpasar nantinya dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga putusan yang lahir benar-benar mencerminkan keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat.(PR)
