DEPOK,Ketegangan di tubuh Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKABI) kian memuncak memasuki pertengahan tahun 2026. Polresta Metro Depok kini secara resmi menyelidiki dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang menjadi landasan legitimasi Musyawarah Besar (Mubes) organisasi tersebut. Penyelidikan ini berawal dari laporan polisi yang masuk ke SPKT Polda Metro Jaya pada akhir Mei lalu.
Berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/B/3809/V/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, Muhammad Muda Maghaska (30), yang bertindak sebagai kuasa hukum Ketua Umum FORKABI Drs. H. Abdul Ghoni, melaporkan kejadian tersebut pada 27 Mei 2026. Fokus utama laporan ini adalah pelaksanaan Mubes Forkabi yang digelar pada 23 Mei 2026 di Jl. Pendopo Madas Nusantara, Meksarsari, Cimanggis, Depok.
Dugaan Dokumen Palsu dan Kerugian Signifikan
Dalam laporannya, Maghaska menduga kuat bahwa Mubes tersebut diselenggarakan berdasarkan “Surat Karateker” DPP Forkabi bernomor SK.NO. 03/SK-MPOP-FORKABI/VI/2026 tertanggal 18 Mei 2026 yang merupakan dokumen palsu. Pihak korban menegaskan bahwa struktur resmi Forkabi tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, sehingga seluruh legitimasi musyawarah dianggap tidak sah.
Selain isu pemalsuan dokumen, terlapor bernama Tahyudin Aditya juga diduga bukan merupakan Ketua Forkabi yang sah. Akibat peristiwa ini, kubu pelapor mengaku mengalami kerugian materil dan immateril yang signifikan.
Saksi Kunci Mangkir, Panggilan Kedua Dijadwalkan
Untuk mengembangkan kasus, Unit II/Harda Satreskrim Polres Metro Depok telah menerbitkan surat undangan klarifikasi bernomor B/5142/VI/RES.1.9./2026/Satreskrim tertanggal 24 Juni 2026. Surat tersebut meminta kehadiran dua saksi kunci, yaitu Djjuanda dan H.M. Iwan Saalih, M.M., untuk memberikan keterangan pada Selasa, 30 Juni 2026.
Penyidik AKP Teguh Prayitno, S.H. dan AIPDA M. Suripto, S.H. dijadwalkan memimpin pemeriksaan guna melengkapi bukti awal. Namun, kedua saksi tersebut ternyata tidak hadir dalam panggilan pertama.
“Tidak hadir,” ujar AKP Teguh Prasetyo saat dikonfirmasi awak media di ruangan Diskrimsus Kanit.
Menanggapi ketidakhadiran tersebut, Teguh menyatakan akan menjadwalkan kembali undangan klarifikasi untuk panggilan kedua serta berkoordinasi dengan Penyidik Ipda M. Suripto. “Tidak hanya saksi bernama Djuanda dan H.M. Iwan Saalih, M.M., yang akan diundang klarifikasi panggilan kedua, tetapi juga saksi-saksi lainnya,” tambahnya.
LABH: Mubes Tidak Sesuai AD/ART dan Ilegal
Di sisi lain, perwakilan Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Forkabi, Azka, menegaskan bahwa pihaknya menempuh jalur hukum karena adanya dugaan penerbitan dokumen kepengurusan yang tidak memiliki dasar sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Azka menjelaskan bahwa mekanisme pembentukan kepengurusan sementara atau pelaksana organisasi hanya dapat dilakukan apabila ketua umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau dalam kondisi tertentu yang diatur secara jelas dalam AD/ART. Di luar ketentuan tersebut, penerbitan surat keputusan Karateker yang ditandatangani oleh Tahyudin dinilai ilegal.
“Kami langsung bergerak. Saat kami tiba di lokasi, kegiatan tersebut sudah selesai dan para peserta telah membubarkan diri,” ujarnya.
Menurut Azka, kubu Achmad Azran bersama Wakil Ketua MPOP Forkabi, Kolonel Laut (Purn) Drg. H. Djuanda dan Ketua MPOP H. Iwan, telah mengeluarkan surat pernyataan tertulis pasca-Mubes ilegal kubu Achmad Azran. Mereka menyatakan bahwa Mubes VI Forkabi di Depok tidak memiliki izin dari aparat penegak hukum setempat (Polres Metro Depok maupun Polsek Cimanggis) dan tidak memiliki mandat dari Ketua Umum DPP Forkabi, Drs. H. Abdul Ghoni.
Dalam surat bertanggal 23 Mei 2026 tersebut, keduanya meminta Ketua Mubes VI Forkabi, Aditya Tahdjun, serta ketua umum terpilih, Ahmad Azran, agar tidak mendaftarkan hasil Mubes ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum. Mereka juga meminta pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Mubes untuk datang ke Sekretariat DPP Forkabi di bawah kepemimpinan yang sah guna mempertanggungjawabkan tindakan yang menyebabkan perpecahan.
Ketua Umum Sah Serahkan Pada Proses Hukum
Menanggapi perkembangan kasus, Azka mewakili Ketua Umum FORKABI yang sah, H. Ghoni, menyatakan bahwa laporan dugaan pemalsuan dokumen saat ini telah ditangani oleh penyidik Polres Metro Kota Depok. Ia mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat.
“Kami sudah menyerahkan seluruh dokumen, termasuk AD/ART organisasi, sebagai bahan pemeriksaan penyidik. Biarkan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Azka juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, status administrasi organisasi di Kementerian Hukum/Dirjen AHU disebut telah diblokir sementara hingga adanya kepastian hukum. Karena itu, pihaknya kini menunggu proses lebih lanjut, termasuk kemungkinan penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Terkait panggilan pemeriksaan terhadap Tahyudin di Polres Depok, muncul harapan agar Bamus Betawi mengambil tindakan tegas. Pasca pecahnya belah internal FORKABI di bawah kepemimpinan H. Ghoni, muncul pertanyaan spekulatif apakah Bamus Betawi pimpinan H. Riano akan menjadi target berikutnya dalam dinamika organisasi masyarakat Betawi ini.
Reporter : Irma
Red: Bram.s
