JAKARTA, radarbalinews.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah bahkan berencana melakukan perbaikan, khususnya terkait evaluasi alokasi anggaran per porsi agar kandungan gizi yang diterima kelompok sasaran lebih optimal.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, memberikan apresiasi atas langkah koreksi yang diambil pemerintah.
Menurutnya, penyesuaian porsi merupakan langkah krusial agar manfaat gizi bagi masyarakat dapat dirasakan secara maksimal.
”Koreksi atas per porsi MBG ini patut diapresiasi supaya jumlahnya lebih layak bagi kelompok penerima manfaat, sehingga kandungan gizi yang didapatkan menjadi optimal,” ujar Defiyan dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).
Namun, Defiyan menekankan bahwa perbaikan tidak bisa hanya berhenti pada sisi anggaran. Ia menyoroti pentingnya seleksi ketat dalam pemilihan mitra dan penempatan lokasi penyaluran.
Masih Defiyan, proses seleksi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dievaluasi secara total untuk menjamin kualitas layanan.
Optimalkan Peran Sekolah
Lebih lanjut, Defiyan mendorong agar pelibatan pihak sekolah dalam ekosistem MBG dapat diutamakan. Dengan melibatkan sekolah secara aktif, komitmen untuk menyukseskan program ini tidak hanya datang dari pusat, tetapi juga dari unit pendidikan di lapangan.
”Melalui cara ini, sekolah-sekolah akan memiliki komitmen yang sama untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Keberlanjutan program MBG lebih bisa dipastikan dibandingkan jika hanya menjadi program temporer atau politis berjangka pendek,” tegasnya.
Ia menegaskan, pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah kurang mampu, ibu hamil, serta kelompok masyarakat miskin harus dilakukan secara komprehensif. Tanggung jawab ini, kata Defiyan, tidak boleh hanya dibebankan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) semata.
Sinergi Lintas Sektoral
Defiyan menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih solid antar-kementerian dan lembaga teknis terkait. Menurutnya, program strategis seperti MBG memerlukan keterlibatan aktif Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial.
”Alokasi anggaran bagi program MBG harus menjadi tanggung jawab lintas sektoral. Dengan begitu, Kementerian atau Lembaga terkait dapat mengantisipasi sejak dini segala potensi penyimpangan pelaksanaan di lokasi sasaran,” jelasnya.
Defiyan menambahkan, bahwa pengawasan yang melekat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing kementerian sangat penting untuk memitigasi risiko di lapangan. Ia meyakini, melalui koordinasi pengawasan yang ketat dari Kemendikdasmen, Kemenkes, dan Kemensos, kasus-kasus seperti keracunan makanan yang sempat terjadi dapat diminimalisir di masa depan.
”Koordinasi dan pengawasan melekat adalah kunci. Jika lintas sektoral ini bekerja maksimal sesuai fungsinya, maka efektivitas dan keamanan program MBG akan jauh lebih terjaga,” pungkasnya.
Sumber : Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter : Edo Lembang
